Beranda » Tak Berkategori » Mahasiswa Melayu Asal Rohil Dukung Riau Jadi Daerah Istimewa: Ini Alasannya
Mahasiswa Melayu Asal Rohil Dukung Riau Jadi Daerah Istimewa: Ini Alasannya
- calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ROHIL, KABARVIRAL – Wacana Riau menjadi Daerah Istimewa mendapat dukungan dari Mahasiswa Melayu asal Rokan Hilir, Muhammad Bakri. Ia menilai ini sebagai kebanggaan dan cerminan kekayaan budaya, sejarah, serta potensi migas Riau yang layak mendapat pengakuan khusus.
Wacana Riau menjadi daerah istimewa pertama kali disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam rapat Komisi I DPR RI awal pekan lalu. Ia menyebut ada enam daerah yang masuk daftar usulan, salah satunya adalah Riau. Hal ini kembali ditegaskan Mendagri Tito Karnavian dalam pernyataannya kepada media.
Dukungan perjuangan wacana Riau menjadi Daerah istimewa terus digaungkan. Kali ini datang dari Muhammad Bakri, S.Ag. salah satu Mahasiswa Melayu Asal Kenegerian Rokan hilir menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat Provinsi Riau.
Wacana ini bukan sekadar usulan politik saja, tetapi sebagai gema dari jantung kultural dan historis masyarakat Melayu yang mulai bersuara kembali.
“Wacana tersebut merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat Provinsi riau, kita tau bahwa Riau ini merupakan provinsi yang atas bawah minyak, Dukungan ini kita berikan bukan tanpa dasar atau hanya sebatas ego daerah semata. Tetapi Riau harus dilihat dari berbagai aspek dimana tanahnya mengalir minyak dan gas yang menopang bangsa, dari budayanya tumbuh sastra dan nilai yang menjadi akar kebangsaan.”
Bakri yang merupakan Mahasiswa Pascasarjana itu juga aktif diberbagai kegiatan Melayu, menyatakan dan mendukung penuh atas wacana tersebut.
“Kita salah satu Mahasiswa Melayu asli Kenegerian Rokan Hilir mendukung penuh wacana Provinsi riau menjadi Daerah Istimewa dan langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun ruang musyawarah antara seluruh pemangku kepentingan, tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga kebawah.” Tutupnya.***
- Penulis: Redaksi
