Apmasir Minta Polda Riau Tindaklanjuti Skandal Proyek Mangkrak Sikoncang Tahun 2022

PEKANBARU, KABARVIRAL – Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa Pesisir Riau (APMASIR Riau) Fadli Muhammad menyampaikan lewat media online di balik gagalnya proyek pengadaan aplikasi bernama Sikoncang (sistem informasi kepenghuluan online nan canggih) yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) se Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Hingga kini dinilai belum berjalan maksimal dan bahkan terkesan gagal alias mangkrak tidak berfungsi sama sekali.

Sebanyak 159 Kepenghuluan se Kabupaten Rohil telah mengalokasikan anggaran untuk aplikasi Sikoncang, dikabarkan puluhan juta rupiah hingga dengan kisaran sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) perunitnya.

Dalam perjalanan proyek strategis ini, belakangan muncul polemik dari kalangan sejumlah datuk Penghulu di Rohil. Salah satunya terkait penagihan pembayaran dari pihak vendor PT. Bali Putra Indonesia dengan dalih peningkatan keamanan atau biaya maintenance untuk aplikasi Sikoncang dengan biaya pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) masing masing.

Dari data yang berhasil dihimpun pada Senin (30/12/2024) lalu, sebanyak 86 kepenghuluan di Rohil telah membayarkan dana tersebut menggunakan dana desa, namun 72 lainnya ternyata menolak membayar dengan alasan dana untuk maintenance tidak dianggarkan dalam RKP Desa (rencana kerja pemerintahan desa) maupun APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) tahun 2024.

Anehnya, tersiar kabar, Para penghulu yang terlanjur membayar berencana bersurat ke pihak terkait untuk meminta pengembalian dana. Mereka menyatakan pembayaran tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak ada dasar hukum yang kuat dalam APB desa.

Dimana sebelumnya itu, pada 14 Oktober 2024 lalu, surat dari PT. BPI bocor, mereka kembali mengirimkan Surat Nomor: 405/BPI/X/2024 yang mengundang penghulu di beberapa kecamatan untuk menghadiri pertemuan terkait pembayaran maintenance dan penyerahan aplikasi Buku Digital Desa. Surat ini juga ditembuskan ke lima instansi, termasuk Dinas PMD Rohil dan Inspektorat Rohil.

Namun, anehnya hingga kini tidak ada kabar bahwa pertemuan tersebut jadi atau tidak diselenggarakan, hingga menuai kontroversi bagi sejumlah kalangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Apmasir Raiu memastikan akan melakukan investigasi mendalam terkait adanya indikasi aroma busuk dalam pengadaan proyek aplikasi Sikoncang.

Fadli Muhammad turut menegaskan jika aplikasi Sikoncang hanya menjadi bahan pajangan saja di kantor kepenghuluan se Rohil, maka pihak vendor atas nama PT. Bali Putra Indonesia yang harus bertanggungjawab kedepannya.

” Boleh dikatakan kehadiran aplikasi Sikoncang sejak dilaunching pada 06 Oktober 2022 lalu hingga kini tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan banyak yang tidak berfungsi alias menjadi bahan pajangan di kantor kepenghuluan, maka dalam hal ini, pihak Vendor PT. Bali Putra Indonesia harus bertanggungjawab atas hal ini, jangan taunya duit saja, masa sistemnya tidak berjalan dengan baik, ada apa, pungkas Muhammad, Senin (07/07/2025).

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari pihak PT. Bali Putra Indonesia terkait menanggapi kondisi si Koncang yang saat ini berdiri megah di sudut kantor kepenghuluan akibat tidak berfungsi sama sekali.

Apmasir Riau menegaskan jika langkah tabayun nya tidak diindahkan mereka konsistensi untuk mengambil langkah selanjutnya yaitu aksi demonstrasi di depan kantor Polda Riau.(fad)