Breaking News
light_mode
Beranda » Tak Berkategori » Sukarmis Didakwa Rugikan Negara Rp22,6 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Hotel Kuansing

Sukarmis Didakwa Rugikan Negara Rp22,6 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Hotel Kuansing

  • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Sukarmis, kini menghadapi tuntutan hukum atas dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuansing yang merugikan negara sebesar Rp22,6 miliar. Sidang perdananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (11/7/2024).

SUKARMIS, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024, menjalani persidangan secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan. Sidang tersebut dipimpin oleh hakim Jhonson Parancis, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andre Antonius dan penasihat hukum terdakwa, Evanora, turut hadir di ruang sidang.

Menurut dakwaan JPU, Sukarmis bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kuansing, Hardy Yakub, dan Kepala Bagian Pelayanan Pertanahan Setdakab Kuansing, Suhasman, terlibat dalam penganggaran pembangunan Hotel Kuansing yang bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

“Terdakwa bersama-sama saksi Hardi Yakub dan Suhasman pada bersama-sama menganggarkan pembangunan Hotel Kuansing yang anggarannya bersumber dari APBD Kuasing Tahun Anggaran 2013 dan 2014,” kata JPU sebagaimana dikutip Cakaplah, Kamis (11/7/2024).

Skandal ini bermula dari pertemuan Sukarmis dengan Toto Kriswandoyo di Desa Jalur Patah, Sentajo Raya, untuk membahas penjualan tanah milik almarhum Susilowadi di samping Gedung Abdoel Rauf. Proses penjualan melalui pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing diduga sarat dengan persekongkolan.

Pada tahun 2011, Toto, yang menjabat Kasubag TU, Rumah Tangga, dan Kepegawaian Bagian Umum Setdakab Kuansing, mempertemukan Susilowadi dengan Sukarmis di Kantor Bupati Kuansing. Susilowadi diberitahu bahwa tanahnya akan diganti rugi oleh Pemkab Kuansing. Sukarmis kemudian meminta agar berkoordinasi dengan Suhasman.

Sukarmis juga memerintahkan Hardy Yakub untuk menyusun anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan Hotel Kuansing tanpa melalui Musrenbang, tidak terintegrasi dengan RPJP, dan tidak tertuang dalam rencana strategis di SKPD. Hardy Yakub kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan memasukkan kegiatan pembebasan tanah ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan APBD 2013 sebesar Rp5.309.850.009.

Penganggaran kembali dilakukan pada APBD 2014 sebesar Rp47.784.400.000 untuk pembangunan Hotel Kuansing berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing. Sukarmis juga meminta Hardy Yakub untuk mengubah studi kelayakan tanpa sepengetahuan tim ahli dari Universitas Riau (Unri), sehingga lokasi pembangunan dipindahkan ke samping Gedung Abdoel Rauf, tanah milik almarhum Susilowadi, tanpa ada studi kelayakan ahli.

Pembebasan lahan dilakukan tanpa memperhatikan nilai objek pajak. Akta penjualan dan pembelian tanah disamarkan, dan sampai saat ini, pembebasan lahan belum disertifikatkan serta masih atas nama almarhum Susilowadi. Pembangunan Hotel Kuansing oleh Dinas Cipta Karya juga terbengkalai hingga negara dirugikan.

Perbuatan Sukarmis bersama Hardy Yakub dan Suhasman menyebabkan Pemkab Kuansing mengeluarkan anggaran dari APBD Kuansing 2013 sebesar Rp5.259.020.000 untuk lahan kepada Susilowadi. Pembebasan lahan ini menjadi dasar bagi Pemkab Kuansing menganggarkan pembangunan Hotel Kuansing di samping Gedung Abdoel Rauf sebesar Rp47.784.400.000 dari APBD 2014.

Namun, hingga 2015, Hotel Kuansing tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada pengelola, dan hotel tersebut dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp22.637.294.608.

Atas perbuatannya, Sukarmis dijerat Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam sidang tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak menyatakan keberatan atau eksepsi. Majelis hakim menunda sidang pada Jumat (20/7/2024) dengan agenda meminta keterangan saksi.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hana Hanifah Dicekal ke Luar Negeri, Diduga Kecipratan Duit Korupsi SPPD Fiktif

    Hana Hanifah Dicekal ke Luar Negeri, Diduga Kecipratan Duit Korupsi SPPD Fiktif

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2024
    • 0Komentar

    PEKANBARU, KABARVIRAL – Selebgram sekaligus artis FTV Hana Hanifah resmi dicekal ke luar negeri oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Nama Hana mencuat setelah penyidik menemukan indikasi aliran dana haram senilai Rp900 juta yang mengalir ke rekeningnya. “Pencekalan […]

  • Pemilik Kapal Tegaskan North Star Cargo Belum Dicincang, Semua Izin Masih Diproses

    Pemilik Kapal Tegaskan North Star Cargo Belum Dicincang, Semua Izin Masih Diproses

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • 0Komentar

    DUMAI (KABARVIRAL.CO) — Pemilik kapal North Star Cargo, Wan Apriadi, membantah dugaan shipbreaking ilegal di Pantai Pulau Bungkuk, Dumai. Seluruh proses disebut masih menunggu izin resmi dan penyelidikan kepolisian. Menyusul pemberitaan mengenai dugaan praktik penutuhan kapal (shipbreaking) ilegal di Pantai Pulau Bungkuk, Kelurahan Mundam, pihak pemilik kapal kargo North Star Cargo memberikan klarifikasi resmi. Pemilik […]

  • Apical Perkuat Infrastruktur Lingkungan melalui Normalisasi Saluran Parit di Lubuk Gaung

    Apical Perkuat Infrastruktur Lingkungan melalui Normalisasi Saluran Parit di Lubuk Gaung

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • 0Komentar

    DUMAI, (KABARVIRAL .CO)– Apical melalui unit bisnisnya, PT Sari Dumai Sejati (SDS), melaksanakan kegiatan normalisasi saluran parit di wilayah RT 05, RT 06, dan RT 07 Kelurahan Lubuk Gaung, Dumai, Riau, sebagai bagian dari upaya mendukung lingkungan yang lebih tertata serta menjaga kelancaran sistem drainase di kawasan sekitar. Kegiatan normalisasi ini dilaksanakan selama lima hari, […]

  • Tunjangan Perumahan DPRD Siak Naik Jadi Rp18 Juta Per Bulan, LSM Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung

    Tunjangan Perumahan DPRD Siak Naik Jadi Rp18 Juta Per Bulan, LSM Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • 0Komentar

    kabarViral – Tunjangan perumahan DPRD Siak melonjak menjadi Rp18 juta per bulan dan dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai Perbup serta diduga ditetapkan tanpa proses appraisal. LSM menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mendesak Kejagung untuk mengusut dugaan pelanggaran aturan tersebut. LSM Benang Merah meminta Bupati Siak mencabut Peraturan Bupati Siak Nomor 4 Tahun […]

  • KSP Brother Diduga Tahan Ijazah Nasabah, Publik Minta APH Segera Bertindak

    KSP Brother Diduga Tahan Ijazah Nasabah, Publik Minta APH Segera Bertindak

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • 0Komentar

    kabarViral, Rokan Hilir — Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Brother di Kabupaten Rokan Hilir kini menjadi sorotan publik. Koperasi tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum dengan menahan ijazah milik nasabah sebagai jaminan pinjaman. Masyarakat pun mendesak Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Rokan Hilir untuk segera turun tangan melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap aktivitas […]

  • AKBP Fahrian Saleh Siregar

    Tujuh Orang Digerebek di Hotel Bengkalis, Tiga Diduga Oknum Polisi

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • 0Komentar

    kabarViral— Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis menggerebek sebuah hotel di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Sabtu (17/1/2026) dini hari WIB. Dalam penggerebekan tersebut, tujuh orang diamankan. Penggerebekan dilakukan di dua kamar hotel, masing-masing kamar 218 dan kamar 204. Informasi yang diperoleh menyebutkan, dari tujuh orang yang diamankan, tiga di antaranya […]

expand_less