DBD Mengganas di Rohil, Kabid dan Tim P2PPL Dinkes Rohil Disorot

kabarViral, Rokan Hilir — Sorotan tajam publik kini tertuju kepada Kepala Bidang dan Kepala Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai belum mampu menunjukkan langkah konkret dalam menangani meningkatnya kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. Penanganan DBD dinilai berjalan lamban, tidak terukur, dan minim edukasi kepada masyarakat. Publik bahkan mempertanyakan efektivitas program pencegahan penyakit yang selama ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Rohil.

Riady, salah satu aktivis muda Rohil, secara tegas meminta Bupati Rokan Hilir untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabid dan Kepala Tim Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Rohil.

Menurutnya, jabatan strategis di sektor kesehatan harus diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kapasitas, keahlian, serta kepekaan terhadap persoalan penyakit menular yang membahayakan masyarakat.

“DBD bukan penyakit biasa dan bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Ketika kasus terus meningkat namun langkah penanganan terkesan lemah dan tidak maksimal, maka publik patut mempertanyakan kemampuan serta keseriusan pihak yang bertanggung jawab,” tegas Riady kepada wartawan.

Ia menilai anggaran yang telah dialokasikan pemerintah melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit seharusnya mampu menghasilkan langkah nyata di lapangan. Namun fakta yang terjadi justru menimbulkan keresahan masyarakat karena kasus DBD dinilai semakin meningkat tanpa penanganan yang signifikan.

Tak hanya itu, publik juga mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran penanganan DBD yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat ke daerah melalui Dinas Kesehatan. Menurut Riady, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk upaya pencegahan, penanganan, hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat.

“Anggaran sudah ada, program juga terus dibahas setiap tahun. Tetapi masyarakat mempertanyakan hasil konkretnya di lapangan. Jangan sampai anggaran besar hanya habis secara administratif tanpa dampak nyata terhadap penurunan kasus DBD,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Riady juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait jumlah korban dan angka kematian akibat DBD di Kabupaten Rokan Hilir. Ia menilai data tersebut seharusnya dipublikasikan secara transparan agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dan bisa meningkatkan kewaspadaan.

“Yang menjadi pertanyaan publik hari ini, berapa sebenarnya jumlah korban DBD dan apakah ada angka kematian yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat? Jangan sampai persoalan serius seperti ini justru ditutup-tutupi,” katanya.

Kritik juga diarahkan terhadap minimnya langkah preventif seperti penyelidikan epidemiologi, fogging, edukasi pola hidup bersih dan sehat, hingga pengawasan lingkungan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Riady, lemahnya koordinasi serta kurangnya gerakan cepat dari pihak terkait membuat masyarakat menilai Dinas Kesehatan Rohil seolah kehilangan arah dan tanpa progress dalam membangun sistem penanganan penyakit menular yang cepat, tepat, dan terukur.

“Kalau pejabat di bidang kesehatan tidak mampu berbicara dengan data, tidak mampu membaca situasi wabah, dan tidak mampu menghadirkan solusi konkret, maka Bupati harus mengambil langkah tegas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan penanganan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat kesehatan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat.

Riady meminta Bupati Rohil agar tidak menutup mata terhadap keresahan publik yang kini semakin meluas terkait meningkatnya ancaman DBD di sejumlah kecamatan.

Sementara itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera mengambil langkah serius, transparan, dan profesional dalam menangani persoalan DBD agar kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan daerah tidak semakin menurun.(fad)