Wacana Jembatan Dumai-Melaka Sepanjang 47 Km Mencuat, Oposisi Malaysia Sebut Tak Realistis

kabarViral – Rencana pembangunan jembatan Melaka–Riau sepanjang 47 km menuai kritik oposisi. Proyek dinilai tak realistis dan berisiko membebani keuangan negara bagian.

Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, secara resmi mengumumkan rencana strategis pembangunan jembatan raksasa yang akan menghubungkan Melaka dengan Provinsi Riau, Indonesia. Proyek ambisius ini digadang-gadang memiliki bentang panjang lebih dari 47 kilometer dan melintasi Selat Malaka.

Rencana tersebut pertama kali dipaparkan Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh. Jembatan direncanakan menghubungkan kawasan Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, langsung menuju wilayah Indonesia.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Negara Bagian Melaka akan memulai studi kelayakan pada Januari mendatang dengan mengalokasikan dana sebesar RM500.000 atau setara sekitar Rp2 miliar. Dana ini akan digunakan untuk menunjuk konsultan profesional guna mengkaji aspek teknis, potensi ekonomi, serta manajemen logistik proyek tersebut.

Ab Rauf menyebutkan, pembangunan jembatan Melaka–Riau diyakini mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi regional. Salah satu rencana turunan proyek ini adalah konversi lahan seluas 5.000 hektare di wilayah Masjid Tanah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri terintegrasi.

Namun, rencana mega proyek tersebut menuai kritik tajam dari pihak oposisi. Mengutip Free Malaysia Today, Selasa (23/12/2025), pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan serta kelayakan finansial proyek tersebut.

Menurut Yadzil, meski secara teknis proyek jembatan tersebut mungkin dapat dibangun, kemampuan keuangan pemerintah negara bagian dinilai tidak memadai untuk menanggung biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai miliaran ringgit.

“Ia adalah proyek yang tidak realistis. Pendapatan tahunan Melaka terbatas dan hampir seluruhnya digunakan untuk pengeluaran operasional, sementara pemerintah negara bagian masih memiliki utang kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah federal,” ujar Yadzil.

Ia juga menyoroti ketergantungan Melaka terhadap bantuan pemerintah pusat di Putrajaya. “Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja membutuhkan bantuan federal, bagaimana mungkin Melaka membiayai jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.

Yadzil menambahkan, dengan kondisi utang nasional yang meningkat dan tekanan fiskal yang terus berlanjut, kecil kemungkinan pemerintah federal bersedia menanggung beban proyek mega tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa skema pembiayaan swasta atau konsesi juga berisiko memunculkan tarif tol tinggi dan potensi kegagalan proyek. Menurutnya, wilayah Indonesia yang akan dihubungkan jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama sehingga keuntungan bagi Melaka dinilai minim.

“Jika konsesi gagal, pemerintah pada akhirnya harus menyelamatkan proyek ini dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyat yang akan menjadi korban,” tegasnya.

Selain persoalan keuangan, Yadzil juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, khususnya terhadap garis pantai Melaka. Ia mengingatkan rekam jejak pemerintah negara bagian dalam sejumlah proyek sebelumnya yang dinilai gagal dan merugikan publik.

Hingga kini, rencana pembangunan jembatan Melaka–Riau masih berada pada tahap kajian awal dan terus memicu perdebatan di kalangan politik, akademisi, dan masyarakat.**

Sumber: cnbcindonesia.com