Pemkab Rohul Siapkan Lahan 6,8 Hektare Untuk Sekolah Rakyat, Pembangunan Tunggu Keputusan Pusat

kabarViral — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) memastikan tidak ada lagi kendala dari sisi daerah dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Rohul telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang telah bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul.

Lahan tersebut berlokasi di Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah Utara (RTU), Kecamatan Rambah, dan akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Kabupaten Rohul. Luasan lahan itu dinilai telah memenuhi standar teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mensyaratkan kebutuhan minimal lahan seluas 6,3 hektare.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dissos P3A) Rohul, April Liyadi SE MSi, mengatakan seluruh kewajiban pemerintah daerah telah dipenuhi, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan fisik lokasi.

“Dari sisi daerah, semua sudah kami penuhi. Awalnya lahan yang disiapkan seluas 5 hektare namun belum bersertifikat. Sekarang sudah bertambah menjadi 6,8 hektare dan telah diterbitkan sertifikat resmi oleh BPN Rohul,” ujar April dikutip riaupos.co, Selasa (13/1/2026).

April menjelaskan, Pemkab Rohul telah menyampaikan usulan proposal pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI sejak Maret 2025, sesuai dengan permintaan pemerintah pusat. Selanjutnya, dokumen kelengkapan kembali disampaikan pada November 2025 setelah adanya penyesuaian luasan lahan.

“Seluruh administrasi sudah lengkap. Koordinasi dengan Satuan Kerja Prasarana Strategis Riau di bawah Kementerian PUPR juga sudah dilakukan,” jelasnya.

Saat ini, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Rohul telah memasuki tahap pembahasan ketiga di tingkat pusat, khususnya terkait perencanaan fisik bangunan. Namun, jadwal pasti dimulainya pembangunan belum ditetapkan.

“Kita masih menunggu. Kemungkinan akan ada survei ulang dan verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR karena luasan lahan berubah, meskipun titik lokasinya tetap,” ungkap April.

Dari sisi penerima manfaat, Pemkab Rohul memastikan tidak terdapat kendala. Data calon peserta didik telah tersedia di Kementerian Sosial dan hanya perlu disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang akan dibangun.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Rohul juga telah melakukan pembersihan lahan sejak Agustus 2025. Dengan demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut telah siap digunakan kapan pun proses pembangunan fisik dimulai.

“Daerah sudah siap. Sekarang realisasi pembangunan sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat,” tegas April.***