Breaking News
light_mode
Beranda » Tak Berkategori » Pemilik Warung Didenda Rp50 Juta Gara-Gara Nobar Bola, Ditawari Damai Rp100 Juta

Pemilik Warung Didenda Rp50 Juta Gara-Gara Nobar Bola, Ditawari Damai Rp100 Juta

  • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KABARVIRAL – Seorang pemilik warung didenda Rp 50 juta karena TV dipakai nobar atau nonton bareng oleh pengunjung. Peristiwa ini dialami pemilik warung di Solo, Jawa Tengah bernama Joko (bukan nama sebenarnya). Joko mengaku dituding melanggar hak siar pertandingan sepak bola. Itu berawal dari kegiatan nobar di warungnya, yang kemudian dianggap tidak memiliki lisensi resmi. Di sisi lain, Joko juga ditawari uang damai sebesar Rp 100 juta melansir dari TribunJateng, Joko yang membuka warung sejak tahun 2016 ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jateng per 31 Juli 2025 tanpa ada mediasi dengan pihak pemegang hak siar. Joko sendiri adalah penggemar sepak bola dan ingin menonton bersama teman-temannya. Sejak memiliki warung, ia rutin menggelar nobar.

“Tahun 2016 saya punya warung sendiri.”

“Rasanya lebih senang kalau nonton bola rame-rame. Banyak teman komunitas ikut nobar di tempat saya,” ujarnya. Namun, sejak 2019 Joko mulai mendapat surat somasi

dari pihak yang mengaku pemegang hak siar. Awalnya ia bingung karena mengira izin keramaian hanya perlu dari pemerintah atau kepolisian. Belakangan ia sadar, ternyata ada aturan soal lisensi penyiaran.

Pada 2022, Joko akhirnya berlangganan lisensi ke pemilik hak siar. la kemudian menanyakan harga untuk UMKM yang akhirnya disepakati sekitar Rp 13 juta termasuk PPN. Nominal tersebut pun dicicil Joko dua kali. Menurutnya, angka itu tetap berat karena kapasitas warungnya hanya 30-40 orang.

“Waktu ada paket UMKM Rp13 juta saja, hitungannya saya masih rugi,” kata Joko. Pada April 2024, ia kembali mendapat somasi. Joko mengetahui harga lisensi nobar yang ditawarkan mencapai Rp25 juta per musim. Pemilik hak siar melalui kuasa hukum meminta pembayaran lisensi Rp25 juta ditambah denda Rp25 juta.

“Total Rp50 juta, tidak mungkin saya bayar. Keuntungan saya dari tiket nobar hanya puluhan ribu,” jelas Joko. Masalah terbaru muncul pada April 2024. Joko menerima surat somasi karena dianggap menayangkan pertandingan tanpa izin. la mencoba bernegosiasi untuk memperpanjang lisensi, tetapi diminta membayar Rp25 juta ditambah denda Rp25 juta. Total Rp50 juta. Itu tidak mungkin saya bayar. Padahal keuntungan saya dari tiket nobar hanya puluhan ribu rupiah,” jelasnya.

Karena tidak ada titik temu, kasus berlanjut ke ranah hukum. Pada Juli 2025, status Joko resmi naik menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Joko menyebut dirinya bukan satu-satunya yang terkena somasi. Ia mendapat informasi bahwa ada 540 kasus serupa di seluruh Indonesia, mulai dari hotel hingga warung kecil. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ia mulai mengedukasi pelaku UMKM lain agar tidak mengalami hal serupa.

Di Solo, ia mengetahui setidaknya ada lima tempat usaha yang sudah menerima somasi. “Ada yang dituntut Rp100 juta sampai Rp350 juta.” “Bahkan ada yang langsung tutup usahanya karena takut berurusan dengan hukum,” katanya. Menurut Joko, ada pemilik kafe yang sebenarnya hanya mencoba menyalakan TV untuk cek paket Pemilik hak siar dari Indihome, tetapi tetap dilaporkan.

Ada juga yang tidak memungut tiket nobar, namun tetap dianggap melanggar karena tayangan diputar di tempat komersial.

Menurut Joko, banyak pemilik warung tidak paham soal aturan lisensi. Joko berharap pemerintah turun tangan memediasi kasus ini. Menurutnya, UMKM masih berusaha bertahan setelah pandemi, sehingga biaya lisensi sebesar itu tidak sebanding dengan kondisi usaha kecil. Kalau Timnas Indonesia main, hampir semua warung pasti ingin nobar.” Kini Joko hanya bisa menunggu proses hukum berjalan. la mengaku pasrah, tetapi berharap pengalamannya menjadi pelajaran bagi pelaku UMKM lain.

Ditawari Uang Damai 

Joko sempat diberitahu oleh penyidik Polda Jateng bahwa pihak pemegang hak siar meminta Rp 100 juta agar bisa damai. Mulanya, Joko dipanggil penyidik pada September 2024 untuk dimintai keterangan. la pun mengikuti pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, pada 31 Juli 2025 statusnya berubah menjadi tersangka.**

 

Tags
  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketahuan Saat Curi Kabel, Pria di Dumai Dibekuk Petugas Keamanan

    Ketahuan Saat Curi Kabel, Pria di Dumai Dibekuk Petugas Keamanan

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • 0Komentar

    DUMAI, KABARVIRAL – Seorang pria di Dumai tertangkap basah mencuri kabel di area PT Energi Sejahtera Mas (ESM) oleh petugas keamanan. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Apes benar nasib salah seorang tersangka berinisial RS ini. Di mana, ketika melakukan aksinya mencuri kabel, Senin (12/5/2025) dini hari di areal PT Energi Sejahtera Mas (ESM) […]

  • Wisuda Tahfidz dan Khatam Qur’an SDN 009 Tanjung Palas Tuai Apresiasi Pemko Dumai

    Wisuda Tahfidz dan Khatam Qur’an SDN 009 Tanjung Palas Tuai Apresiasi Pemko Dumai

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • 0Komentar

    DUMAI (KABARVIRAL.CO) – Pemerintah Kota Dumai memberikan apresiasi atas pelaksanaan Wisuda Tahfidz dan Khatam Al-Qur’an yang digelar SDN 009 Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kamis (11/6/2026). Wali Kota Dumai H Paisal SKM MARS yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Dumai, Hermanto S.Sos M.Si, hadir langsung dalam kegiatan yang mengusung tema […]

  • Gunakan Mobil Dinas untuk Makan Siang Bersama Teman-Teman, Pejabat Australia Minta Maaf

    Gunakan Mobil Dinas untuk Makan Siang Bersama Teman-Teman, Pejabat Australia Minta Maaf

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • 0Komentar

    SYDNEY, KABARVIRAL – Jo Haylen, pejabat transportasi negara bagian New South Wales (NSW), Australia, menjadi sorotan setelah terungkap menggunakan mobil dinas untuk perjalanan pribadi sejauh ratusan kilometer. Haylen menggunakan fasilitas negara untuk menghadiri makan siang bersama teman-temannya di Hunter Valley, wilayah penghasil anggur terkenal. Haylen mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf dalam konferensi pers. “Saya […]

  • Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Riau mengadakan pertemuan penting di kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, Jalan Utama Pekanbaru, Senin (24/6/2024). Pertemuan ini membahas rencana koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

    PKS dan Golkar Bahas Koalisi Menangkan Pilkada Riau 2024

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • 0Komentar

    Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Riau mengadakan pertemuan penting di kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, Jalan Utama Pekanbaru, Senin (24/6/2024). Pertemuan ini membahas rencana koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. ROMBONGAN DPW PKS Riau dipimpin oleh ketuanya, Ahmad […]

  • BKPSDM Rokan Hilir Bantah Isu Penetapan Gaji PPPK dan Non-ASN Tahun 2026

    BKPSDM Rokan Hilir Bantah Isu Penetapan Gaji PPPK dan Non-ASN Tahun 2026

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • 0Komentar

    kabarViral — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir membantah isu yang mengaitkan instansinya dengan penetapan besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai paruh waktu, maupun tenaga non-ASN untuk tahun anggaran 2026. BKPSDM menegaskan, dokumen Usulan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 yang beredar di […]

  • ARUK Pertanyakan Proyek Jalan Soekarno-Hatta, Singgung Dana Pinjaman Bank

    ARUK Pertanyakan Proyek Jalan Soekarno-Hatta, Singgung Dana Pinjaman Bank

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • 0Komentar

    DUMAI (KABARVIRAL.CO)— ARUK meminta transparansi proyek Jalan Soekarno-Hatta Dumai dan menyoroti informasi anggaran yang disebut berasal dari pinjaman bank dalam APBD. Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) meminta kontraktor pelaksana proyek pembangunan Jalan Soekarno-Hatta Kota Dumai agar tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Hal itu […]

expand_less