Breaking News
light_mode
Beranda » Tak Berkategori » KPK Dalami Aliran Rp600 Juta ke Kerabat Kadis PUPR Terkait Kasus Gubernur Abdul Wahid

KPK Dalami Aliran Rp600 Juta ke Kerabat Kadis PUPR Terkait Kasus Gubernur Abdul Wahid

  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

kabarViral– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang Rp600 juta kepada kerabat Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), yang diduga terkait kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau. Uang tersebut merupakan bagian dari total Rp1,6 miliar yang dihimpun sebelum OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat lainnya.

“Apakah uang yang diterima kerabat Kepala Dinas PUPRPKPP ini hanya sebagai representasi atau wadah tampung dari Kepala Dinas PUPRPKPP, atau seperti apa? Nah itu yang akan didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11).

Sementara itu, Budi menjelaskan bahwa penerimaan uang Rp 600 juta tersebut bermula dari pengumpulan yang dilakukan Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda atas perintah Arief Setiawan. Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Pada tanggal yang sama, KPK mengatakan Ferry Yunanda menarik uang dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPRPKPP Riau sebanyak Rp 1,6 miliar yang kemudian dialirkan Rp1 miliar kepada Abdul Wahid selaku Gubernur Riau melalui perantara Dani Nursalam, dan Rp600 juta kepada kerabat Arief Setiawan.***

 

Editor: Isa
Sumber: jawapos.com

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bappenas Tinjau Tol Bukittinggi–Sicincin dan Lembah Anai, Hutama Karya Sebut Konektivitas Sumbar Kian Strategis

    Bappenas Tinjau Tol Bukittinggi–Sicincin dan Lembah Anai, Hutama Karya Sebut Konektivitas Sumbar Kian Strategis

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • 0Komentar

    PADANG (KABARVIRAL.CO) – Bappenas bersama Hutama Karya dan sejumlah kementerian meninjau koridor Lembah Anai serta rencana Tol Bukittinggi–Sicincin. Proyek ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas, logistik, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris bersama sejumlah kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera […]

  • Polisi Amankan 7 Terduga Pengedar di Pekanbaru, Ternyata Sabu Hanyalah Tawas

    Polisi Amankan 7 Terduga Pengedar di Pekanbaru, Ternyata Sabu Hanyalah Tawas

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • 0Komentar

    Polisi amankan 7 terduga pengedar narkoba di Pekanbaru dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2024. Barang bukti yang diduga sabu ternyata hanyalah tawas. TIM Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali menggencarkan Operasi Antik Lancang Kuning 2024. Kali ini, sasarannya adalah daerah Jalan Pangeran Hidayat, yang sudah lama dikenal sebagai Kampung Narkoba. Dipimpin langsung oleh Wakil Direktur […]

  • Kompak dan Solid, CCI Riau Tunjukkan Kekuatan 7 Tahun Kebersamaan di Dumai

    Kompak dan Solid, CCI Riau Tunjukkan Kekuatan 7 Tahun Kebersamaan di Dumai

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • 0Komentar

    DUMAI, KABARVIRAL – Komunitas otomotif CR-V Club Indonesia (CCI) Chapter Riau menggelar Anniversary atau perayaan hari jadinya yang ke-7 pada Sabtu (24/05/2025) di The Zuri Hotel Dumai. Dengan mengusung tema “Bersama Menjadi Lebih Baik”, acara ini menjadi momentum hangat untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Ketua Panitia, Andi, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum CR-V […]

  • Kadishub Said Effendi Sambut 15 Taruna Transportasi, Ajak Kolaborasi Perkuat Data dan Pelayanan

    Kadishub Said Effendi Sambut 15 Taruna Transportasi, Ajak Kolaborasi Perkuat Data dan Pelayanan

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • 0Komentar

    DUMAI, KABARVIRAL – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai menerima kunjungan tim PKL Taruna Transportasi 2025. Kadishub Said Effendi dorong taruna berkontribusi dalam peningkatan pelayanan transportasi di Dumai. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai, Said Effendi, S.E., M.M. beserta jajaran pejabat struktural (Kabid dan Kasi), menerima kunjungan tim Praktik Kerja Lapangan (PKL) Taruna Transportasi Kota Dumai […]

  • Nama Pengusaha Lokal Disebut-sebut, Tabir Kasus TPPO Dumai Mulai Terbuka

    Nama Pengusaha Lokal Disebut-sebut, Tabir Kasus TPPO Dumai Mulai Terbuka

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • 0Komentar

    kabarViral – Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait upaya penyelundupan 26 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural ke Malaysia di Kota Dumai terus menjadi sorotan publik. Di balik gagalnya penyelundupan tersebut, nama seorang pengusaha di Dumai mulai disebut-sebut sebagai pihak yang diduga berada di balik jaringan tersebut. Kasus ini mencuat setelah aparat gabungan […]

  • APBD Riau Jebol Rp3,5 Triliun, Aktivis Pendidikan Desak KPK Segera Bertindak

    APBD Riau Jebol Rp3,5 Triliun, Aktivis Pendidikan Desak KPK Segera Bertindak

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • 0Komentar

    PEKANBARU, KABARVIRAL – Berbagai pihak mendesak agar penegak hukum mengusut persoalan defisit APBD Provinsi Riau yang mencapai Rp.3,5 Triliun. Aktivis pendidikan Erwin Rodimart Sitompul S.Pd menilai terjadinya defisit akibat adanya tata kelola pemerintahan yang sembarangan dan tidak sesuai regulasi. “Kita minta KPK langsung turun gunung mengusut persoalan ini. Menurut hemat kami ada dugaan tata kelola […]

expand_less