DPRD Inhil Tolak Usulan Pinjaman Rp200 Miliar ke PT SMI, Ini Alasannya
- calendar_month Selasa, 9 Des 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
kabarViral – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akhirnya dipastikan batal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil secara tegas menolak usulan tersebut setelah melalui pembahasan panjang di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Ahad (7/12/2025) malam.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, saat dikonfirmasi Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa rencana pinjaman itu telah dihapuskan dari skema pembiayaan daerah tahun anggaran 2026.
“Pemerintah Kabupaten Inhil sebelumnya menyiapkan rencana pinjaman daerah melalui PT SMI sebesar Rp200 miliar. Namun, untuk tahun 2026 resmi dibatalkan dan sudah kita keluarkan dari penerimaan pembiayaan melalui utang daerah,” jelas Iwan Taruna.
Lebih jauh, Iwan menjelaskan bahwa keputusan pembatalan ini diambil setelah Banggar DPRD Inhil melakukan pendalaman terhadap dokumen yang diajukan Pemkab. Hasil kajian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan pinjaman belum lengkap.
“Rencana pinjaman yang tertuang di KUA dan PPAS belum memuat Study Kelayakan proyek, DED, analisis risiko pinjaman, dan proyeksi keuangan daerah. Tanpa dokumen tersebut, kami tidak bisa menilai apakah pinjaman itu layak atau tidak,” tegasnya.
Atas dasar itu, Banggar memutuskan menolak usulan pinjaman sehingga proses persetujuan tidak dapat dilanjutkan pada pembahasan RAPBD 2026.
Dengan pembatalan ini, DPRD Inhil memastikan bahwa pada tahun anggaran 2026, tidak akan ada pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian perencanaan terhadap berbagai program pembangunan yang sebelumnya dirancang menggunakan skema utang.
Banggar DPRD Inhil juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya optimalisasi pendapatan daerah, pencermatan ulang belanja agar lebih efisien dan terukur serta penyesuaian program dengan RPJMD.
Iwan Taruna menambahkan bahwa dengan tidak adanya pinjaman, Pemkab Inhil perlu menata ulang rencana pembiayaan pembangunan untuk memastikan program prioritas tetap dapat berjalan.
“Pemerintah daerah perlu mengkaji kembali prioritas pembangunan agar program tetap berjalan,” tutupnya.***
- Penulis: Redaksi
