Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Kemenag Pekanbaru Musnahkan Ribuan Blanko Nikah, Ini Alasannya

Kemenag Pekanbaru Musnahkan Ribuan Blanko Nikah, Ini Alasannya

  • calendar_month Sabtu, 7 Sep 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Kabarviral, Pekanbaru – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru melakukan pemusnahan ribuan blanko nikah yang terdiri dari duplikat buku nikah dan kartu nikah pada Jumat (6/9/2024). Pemusnahan ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru, Rialis, di halaman Kantor Kemenag Pekanbaru. Sebanyak 345 buku nikah cetakan di bawah tahun 2022 dan 3.178 kartu nikah dimusnahkan dengan cara dibakar.

Rialis menjelaskan bahwa langkah pemusnahan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru Nomor 267 Tahun 2024 tertanggal 12 Juli 2024, tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa duplikat buku nikah dan kartu nikah pada Satker Bimas Islam Kemenag Pekanbaru.

“Maksud dan tujuan pemusnahan ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen nikah yang beredar saat ini resmi dan bertanda tangan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas,” ujar Rialis saat memberikan keterangan.

Ia juga menambahkan, pemusnahan dilakukan guna mencegah adanya pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen pernikahan. Menurutnya, mulai Oktober 2024, pencatatan nikah tidak lagi menggunakan buku nikah cetakan tahun 2022 ke bawah. Semua pencatatan akan dilakukan dengan blanko yang baru, sehingga blanko lama harus dihapus untuk menghindari penyalahgunaan.

“Maka hari ini dilakukan penghapusan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan,” lanjut Rialis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kota Pekanbaru, Abdul Wahid, dan Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Pekanbaru, Suhardi HS, juga menjelaskan bahwa pemusnahan ini didasarkan pada surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

“Maka atas dasar kedua surat tersebut, Kepala Kemenag Pekanbaru mengeluarkan Keputusan Nomor 267 Tahun 2024, tentang Penghapusan BMN berupa duplikat buku nikah dan kartu nikah,” ungkap Abdul Wahid.

Proses pemusnahan tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Pekanbaru Suhardi HS, Bhabinkamtibmas Sidomulyo Timur, Aipda Khairullah Al Addauri, serta perwakilan dari media massa. Semua proses pemusnahan ini telah dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara sebagai bukti resmi.**

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DBD Mengganas di Rohil, Kabid dan Tim P2PPL Dinkes Rohil Disorot

    DBD Mengganas di Rohil, Kabid dan Tim P2PPL Dinkes Rohil Disorot

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • 0Komentar

    kabarViral, Rokan Hilir — Sorotan tajam publik kini tertuju kepada Kepala Bidang dan Kepala Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai belum mampu menunjukkan langkah konkret dalam menangani meningkatnya kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut memicu kritik keras dari berbagai elemen […]

  • Kericuhan di SDN 021 Tarai Bangun: Dugaan Pungli Terkuak, Kepsek Dicopot dan Dua Guru Dipecat

    Kericuhan di SDN 021 Tarai Bangun: Dugaan Pungli Terkuak, Kepsek Dicopot dan Dua Guru Dipecat

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • 0Komentar

    kabarViral – Kericuhan di SDN 021 Tarai Bangun, Kampar, memicu terbongkarnya dugaan pungutan liar yang dikeluhkan ratusan wali murid. Insiden guru membanting nasi kotak berujung pada pencopotan kepala sekolah dan pemberhentian dua guru honorer, setelah orang tua memprotes iuran tak transparan, potongan PIP, hingga biaya seragam yang dinilai memberatkan. Kericuhan di SD Negeri 021 Tarai […]

  • KSP Brother Diduga Tahan Ijazah Nasabah, Publik Minta APH Segera Bertindak

    KSP Brother Diduga Tahan Ijazah Nasabah, Publik Minta APH Segera Bertindak

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • 0Komentar

    kabarViral, Rokan Hilir — Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Brother di Kabupaten Rokan Hilir kini menjadi sorotan publik. Koperasi tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum dengan menahan ijazah milik nasabah sebagai jaminan pinjaman. Masyarakat pun mendesak Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Rokan Hilir untuk segera turun tangan melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap aktivitas […]

  • Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Riau Ronny Rosfyandi setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi importasi gula.

    Dua Tersangka Ditahan, 713 Ton Gula Disita dalam Kasus PT SMIP di Dumai

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • 0Komentar

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar mengungkapkan perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan PT Sumber Mutiara Indah Perdana (PT SMIP) untuk periode 2020 hingga 2023. “Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan serangkaian kegiatan, yakni mengumpulkan keterangan saksi, penggeledahan, […]

  • Kemendikbudristek menghapus jurusan di SMA sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka,

    Kemendikbudristek Hapus Jurusan di SMA, Fokus pada Minat Siswa

    • calendar_month Kamis, 18 Jul 2024
    • 0Komentar

    Kemendikbudristek menghapus jurusan di SMA sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka, memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana studi lanjutan mereka. KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan penghapusan jurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bagian dari upaya implementasi Kurikulum Merdeka. Langkah ini bertujuan agar basis pengetahuan siswa lebih relevan […]

  • KPK Ungkap Modus “Japrem” di Proyek PUPR Riau, Uang Mengalir ke Kepala Daerah

    KPK Ungkap Modus “Japrem” di Proyek PUPR Riau, Uang Mengalir ke Kepala Daerah

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    KABARVIRAL,  JAKARTA – KPK mengungkap modus jatah preman (japrem) dalam proyek Dinas PUPR Riau yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang Rp1,6 miliar diduga bagian dari setoran proyek kepada kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya modus jatah preman dalam pengadaan proyek pada Dinas Pekerjaan […]

expand_less