8 Partai Nonparlemen Desak PT Diturunkan Jadi 1 Persen

kabarViral – Delapan partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendeklarasikan Sekretariat Bersama (SEKBER) dan menuntut penurunan Parliamentary Threshold menjadi 1 persen dari sekarang 4 persen. Mereka sepakat memperjuangkan revisi kebijakan pemilu, pendanaan politik, dan sistem campuran pada Pemilu 2028.

Permintaan ini disampaikan partai nonparlemen ini dalam rangka memperjuangkan suara rakyat. Adapaun kedelapan partai tersebut yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwan memimpin pembacaan Deklarasi GKSR di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Sabtu (22/11).

“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR,” kata Muqowwam.

Sementara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, deklarasi ini dilakukan usai kedelapan partai menggelar beberapa pertemuan. Seluruhnya sepakat untuk mendorong PT diubah menjadi satu persen.

“Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang,” kata Said.

Dalam deklarasi ini juga diputuskan Ketua SEKBER GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendahara Umum dari PPP.

Selain itu, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan. GKSR tidak ingin suara rakyat terbuang karena beratnya syarat yang ditentukan konstitusi.

Isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpendapat, parpol di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Untuk partai nonparlemen, cukup verifikasi administrasi, tak perlu verifikasai faktual. Sedangkan partai baru, perlu verifikasi administrasi dan faktual.

Kedua yakni Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi satu persen. Permintaan ini mengacu kepada tidak terakomodirnya 17 juta suara yang didapat oleh 10 partai nonparlemen.

“Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen,” ucap Said.

Ketiga, GKSR meminta dana politik diberikan kepada seluruh parpol, sekecil apapun suara yang diperoleh partai, dianggap tetap berhak mendapat dana politik.

“GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen,” jelasnya.

Keempat, GKSR mengusulkan agar sistem pemilu diberlakukan campuran. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, GKSR telah menyiapkan konsep, melakukan lobi-lobi politik, hingga aksi perjuangan.

“Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat,” ujar Said.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, seluruh parpol yang tergabung dalam SEKBER ini punya posisi dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan suara rakyat. “Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik,” ucapnya.

Gerakan GKSR dipastikan bukan perlawan terhadap pemerintah. Anggota GKSR ditekankan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto. Koalisi percaya Prabowo akan mengubah sistem perpolitikan menjadi lebih baik.

“Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo,” pungkasnya.

Turut hadir dalam deklarasi ini, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partau Buruh Said Iqbal dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.***

Edittor: Isa
Sumber: jawapos.com