Beranda » Tak Berkategori » Diduga Janggal, Hipemarohi Pertanyakan Besaran Anggaran Bimtek PBJ di BPKAD Rohil Tahun 2024
Diduga Janggal, Hipemarohi Pertanyakan Besaran Anggaran Bimtek PBJ di BPKAD Rohil Tahun 2024
- calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BAGANSIAPIAPI, KABARVIRAL — Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2024.
Ketua Hipemarohi Pekanbaru, Akas Virmandi, mengungkapkan kecurigaannya setelah menerima sejumlah informasi di lapangan terkait dugaan kejanggalan dalam pembiayaan kegiatan Bimtek tersebut.
“Kami mendapatkan informasi bahwa Bimtek PBJ ini dibebankan kepada APBD Perubahan, tapi kenyataannya ada peserta yang juga diminta untuk membayar sendiri. Ini sangat janggal,” kata Akas kepada awak media, Jumat (11/7/2025).
Pihaknya pun menuntut kejelasan dari BPKAD Rohil, khususnya dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disebut-sebut berinisial “AW”, agar memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Menurut Akas, permintaan klarifikasi ini dilandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap kegiatan yang menggunakan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuka secara transparan kepada masyarakat.
“Kalau memang BPKAD tidak bisa menjawab atau memilih bungkam, maka kami menduga kuat ini adalah bentuk kejahatan yang sengaja disembunyikan (crime organized). Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Akas juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan. Ia mendesak agar Kepala BPKAD Rohil dipanggil dan diperiksa atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Bimtek PBJ.
Lebih lanjut, jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dari pihak BPKAD, Hipemarohi Pekanbaru menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BPKAD Rohil sebagai bentuk konsistensi perjuangan dalam mengawal isu transparansi anggaran.
“Kami akan turun aksi jika suara kami tidak digubris. Ini soal tanggung jawab kepada publik. Jangan main-main dengan uang rakyat,” tutup Akas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPKAD Rokan Hilir terkait polemik tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.(fad)
- Penulis: Redaksi
