Aktivis Pendidikan Minta APH Usut MBG di Tanjung Palas
- calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
kabarViral – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai, kembali menjadi sorotan. Aktivis pendidikan Riau, Erwin Sitompul, mendesak agar persoalan tersebut diusut tuntas, khususnya terkait adanya indikasi penyimpangan anggaran atau praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
Desakan tersebut disampaikan Erwin menyusul ramainya keluhan para orang tua wali murid terhadap menu MBG yang disalurkan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Payung Bersama Negeri pada Kamis (15/1/2026).
Menu MBG berupa bakso, kacang tojin, dan buah jeruk itu diketahui dibagikan kepada ratusan siswa SD Negeri 021 Tanjung Palas. Menu yang sama juga diterima oleh siswa SD Negeri 009 Tanjung Palas, Kota Dumai.
Menurut Erwin, selain dinilai belum memenuhi standar gizi anak sekolah dasar, menu tersebut juga menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menyoroti besaran anggaran MBG yang mencapai Rp15.000 per porsi per siswa. Berdasarkan penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN), Rp10.000 dari anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku makanan.
“Kalau anggaran bahan baku Rp10.000, lalu yang diterima anak hanya beberapa bakso, segenggam kacang tojin, dan satu buah jeruk, wajar jika orang tua mempertanyakan hal tersebut,” tegas Erwin.
Ia menilai, ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi menu di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut hak anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak melalui program pemerintah.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa persoalan MBG ini tidak hanya harus diselesaikan melalui evaluasi internal, tetapi juga perlu pengusutan menyeluruh apabila ditemukan dugaan penyimpangan.
“Kalau ada temuan indikasi korupsi, jangan ragu. Harus diusut tuntas dan dilaporkan ke APH. Ini uang negara dan menyangkut hak anak-anak,” ujarnya.
Erwin juga mendorong pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi dan pengawasan ketat, mulai dari standar menu, porsi hingga transparansi penggunaan anggaran MBG di sekolah-sekolah.
“Programnya sangat baik, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai MBG bagus di konsep, tapi gagal di piring anak-anak,” pungkasnya.(red/Isa)
- Penulis: Redaksi
