Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Gen Z Paling Keras

kabarViral – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei publik terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana Pilkada DPRD. Sementara itu, 28,6 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju.

“Dari data ini terlihat bahwa lebih dari 65 persen publik menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan kecil, melainkan sudah tergolong masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, dalam kajian opini publik, tingkat penolakan yang telah melampaui angka 60 persen menandakan adanya dampak yang besar. Menurutnya, hasil tersebut diperoleh dari responden yang tersebar di berbagai segmen masyarakat.

Ardian menambahkan, penolakan terhadap perubahan sistem Pilkada tidak langsung tersebut muncul lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menyatakan keberatan jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung.

“Baik masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan juga menunjukkan penolakan. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian warga kota, tetapi juga masyarakat desa,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Selain itu, penolakan juga datang dari berbagai kelompok ekonomi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan tinggi. Menariknya, kata Ardian, kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan lebih tinggi justru menjadi pihak yang paling kuat menolak wacana tersebut.

Berdasarkan segmen generasi, Gen Z tercatat sebagai kelompok dengan tingkat penolakan tertinggi, yakni mencapai 84 persen. Disusul generasi Milenial dengan 71,4 persen, Generasi X sebesar 60 persen, serta Baby Boomer sebesar 63 persen.

“Secara sistemik, penolakan ini tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, tetapi berlangsung di seluruh generasi, dengan mayoritas responden menyatakan menolak Pilkada DPRD,” tegasnya.

Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Pengambilan data dilakukan pada periode 19–20 Oktober 2025.

Menurut Ardian, jumlah responden tersebut dinilai cukup merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia secara umum. Hal itu juga sejalan dengan hasil survei pemilu sebelumnya yang tingkat akurasinya nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).***