Ketua LPM Soroti Lambannya Penetapan PJs Penghulu, Singgung Intervensi Tak Sehat di Rokan Hilir

PANIPAHAN, KABARVIRAL – Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepenghuluan Panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Muhammad, angkat bicara terkait belum adanya keputusan penetapan Penjabat Sementara (PJs) Penghulu di wilayahnya. Ia menyayangkan lambannya proses dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan menilai ada intervensi tidak sehat yang menjadi penghambat.

“Kami melihat ini bukan sekadar kelambanan administratif. Ada indikasi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang justru membuat proses semakin rumit dan tidak transparan,” ungkap Muhammad dalam keterangannya.

Ia menilai ada oknum ‘toxic’ yang bermain di balik layar, mempengaruhi kebijakan yang seharusnya bersifat objektif dan netral. “Kalau dibiarkan, gesekan antarinternal akan semakin parah. Ini berbahaya menjelang pelaksanaan Pilpeng,” tambahnya.

Muhammad berharap Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam dan Jhoni Charles, BBA MBA, segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas dan konkret menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, penunjukan PJs seharusnya bisa dilakukan lebih cepat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan stabilitas pemerintahan desa.

“Kami minta agar PJs yang diangkat benar-benar punya rekam jejak yang bersih, tidak cacat hukum, dan punya kapasitas memimpin masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan pemimpinnya, sesuai dengan semangat demokrasi dan arah kebijakan Presiden RI, H. Prabowo Subianto.

“Kalau ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, masyarakat jadi korban. Pemda harus hadir dengan keputusan yang tegas, jelas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Jangan Ada Campur Tangan dari Luar

Selain itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kepenghuluan Panipahan Laut, Muhammad, juga menegaskan pentingnya kedaulatan masyarakat dalam menentukan sosok pemimpin setempat. Ia menolak adanya campur tangan pihak luar dalam proses penentuan Penjabat Sementara (PJs) maupun kepala desa (penghulu) definitif.

“Biarkan masyarakat kampung ini yang menentukan sendiri siapa yang layak memimpin mereka. Jangan ada pihak luar yang memaksakan kehendaknya atau bermain di balik layar,” tegas Muhammad.

Ia menyampaikan bahwa proses demokrasi di tingkat kampung harus bersih, jujur, dan bebas dari intervensi. Menurutnya, jika penentuan pemimpin desa dipengaruhi oleh pihak luar yang punya kepentingan tertentu, maka arah pembangunan akan menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

“Pemimpin itu harus lahir dari suara rakyat, bukan dari titipan atau kepentingan kelompok luar. Jika dari awal sudah salah langkah, ke depan hanya akan menimbulkan konflik dan kegaduhan,” ujar Muhammad.

“Kami berharap Pemkab Rohil benar-benar mendengar aspirasi masyarakat Panipahan Laut. Ini bukan soal jabatan semata, tapi soal kepercayaan rakyat dan arah masa depan kampung kami,” tutupnya.**