Prabowo Minta Mabes Polri Ambil Alih Kasus Karhutla yang Libatkan Korporasi

PEKANBARU (KABARVIRAL.CO) – Presiden Prabowo Subianto mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang terbukti atau terindikasi terlibat karhutla. Ia juga minta Mabes Polri turun tangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas korporasi yang main-main soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta polisi menindak tegas setiap indikasi pelanggaran terkait karhutla yang melibatkan korporasi.

Hal itu disampaikan saat me­mimpin Rapat Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekan­baru, Riau, Senin (24/8). Prabowo menyatakan, pencegahan dan pena­nganan karhutla harus dilakukan secara serius. Untuk itu, dia meminta aparat penegak hukum bergerak tegas untuk mengusut setiap indikasi keterlibatan perusahaan sehingga muncul karhutla.

Presiden juga menekankan bahwa pendekatan pembinaan terhadap masyarakat harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Dia ingin penegakan hukum dilakukan dengan keras kepada semua pihak yang dengan sengaja memicu terjadinya kebakaran.

“Korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasinya kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong, kepolisian saya kira di sini memainkan peran yang sangat penting,” tegasnya. Presiden meminta agar kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi tersebut ditangani langsung Mabes Polri. “Bawa ke Jakarta. Bapak Kapolri, ambil alih, dibantu juga oleh BIN,” tegas Prabowo.

Presiden meminta pengusutan kasus dilakukan secara serius untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aksi pembakaran lahan tersebut. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, terutama apabila ditemukan keterlibatan atau dugaan peran korporasi dalam pembakaran lahan.

Prabowo menyebutkan, sanksi administratif berupa pencabutan izin dapat dikenakan terhadap korporasi yang terbukti atau terindikasi terlibat. Dalam penanganan karhutla, dia menempatkan kepolisian sebagai salah satu unsur penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan. ”Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” tegasnya.

Kepala negara menyebutkan, ikhtiar pencegahan karhutla harus dilakukan dari tingkat desa dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah tindakan terlarang yang sangat berisiko. Apalagi di tengah kemarau panjang akibat karhutla.

Selain memperkuat edukasi dan penegakan hukum, Presiden menginstruksikan jajaran melakukan tindakan dini terhadap setiap titik panas atau hotspot agar tidak berkembang menjadi titik api.

Ia meminta aparat segera mendatangi lokasi hotspot dan menyiapkan sumber air, termasuk melalui pembangunan sumur bor. “Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden.

Prabowo menekankan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal.

Presiden menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas respons dan cepat tanggap seluruh tim pengendalian karhutla di Riau yang telah bekerja keras mengatasi karhutla 15 ribu hektare (ha) lebih dalam beberapa bulan ini.

“Ini saya yakin yang tersisa (di Riau, red) ini bisa saudara padamkan, segera kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan kita. Kalau ada perlu bantuan segera laporkan. Tentu saya percaya kalian bisa menanganinya. Jangan nunggu sampai titik api, tolong masuk ke titik segera ambil tindakan dini,” perintahnya.

Berdasarkan data yang dilaporkan BPBD Damkar Riau, luas karhutla dari Januari-Agustus 2026 berjumlah 16.277,50 ha. Adapun titik panas dari Januari sampai Agustus sebanyak 10.514 dan titik api berjumlah 521. Sementara per 24 Agustus 2026, masih tersisa tujuh titik karhutla di Riau.

“Yang tujuh titik api ini, saya kira segera bisa dipadamkan. Terima kasih penanganan di Riau ini,” ujarnya.

Jika berhasil dipadamkan, Presiden menyebutkan akan menaikkan pangkat kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan juga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. “Kapolri dan Panglima TNI, coba dicarikan tempat. Biar mereka ini bisa naik, tapi harus selesai dulu karhutlanya,” sebut Presiden.

Tujuh titik telah terkonfirmasi menjadi kebakaran yang tersebar di empat kabupaten. Di Pelalawan 1, Indragiri Hilir 1, Indragiri Hulu 2, dan Kampar 2. Kebakaran dengan luasan cukup besar saat ini berada di Kabupaten Pelalawan, khususnya kawasan Kerumutan, serta Kampar.

Di Kerumutan, Pelalawan, luasan terbakar sekitar 700 ha. Sementara di Rimbo Panjang, Kampar, sekitar 10 ha. Sisanya tersebar di sejumlah lokasi lainnya. BPBD Riau menyebut peningkatan karhutla tahun ini dibandingkan 2025 turut dipicu fenomena El Nino yang cukup kuat. Kondisi tersebut meningkatkan kekeringan dan kerawanan kebakaran di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, penanganan karhutla di Riau tidak dilakukan oleh satu pihak, melainkan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Basarnas, Manggala Agni, perusahaan, masyarakat hingga para relawan.

Menurut SF Hariyanto, apresiasi dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri menjadi dorongan bagi seluruh stakeholder untuk terus memperkuat penanganan karhutla di Riau. “Terima kasih atas apresiasi dari Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri atas sinergi penanganan karhutla di Provinsi Riau,” ujar SF Hariyanto.

Ia mengatakan keberhasilan penanganan di lapangan merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang bergerak secara terpadu. “Ini kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Basarnas, perusahaan, Manggala Agni, masyarakat dan relawan,” lanjutnya.(red/isa)