Kabarviral.co, Jakarta – Bupati Meranti, Muhammad Adil Ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis (6/4/2023) malam. KPK mengamankan 25 orang, termasuk Adil beserta seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau.
Dibalik suksesnya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil ini ternyata ada peran Direktur Penyelidikan Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang baru-baru ini dicopot Ketua KPK Firli Bahuri.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan suksesnya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil tak lepas dari peran Direktur Penyelidikan Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang saat ini dicopot oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Yudi yang berpengalaman dalam berbagai operasi tangkap tangan menilai operasi kali ini membuktikan kapasitas Endar.
“OTT Bupati Meranti bukti bahwa Endar sebenarnya layak menjadi Direktur Penyelidikan,” kata Yudi lewat pesan teks, dikutip dari Tempo, Jumat, 7 April 2023.
KPK menangkap Muhammad Adil serta 24 orang lainnya dalam OTT yang digelar pada Kamis, 6 April 2023. Dia diduga terlibat dalam kasus suap penyediaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah sebesar 5 sampai 10 persen. Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum orang-orang yang ditangkap tersebut.
OTT ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Sprin.Lidik-04/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023. Saat surat perintah itu terbit, Endar masih menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
KPK secara resmi memberhentikan Endar Priantoro dengan hormat pada 1 April 2023. Pencopotan ini tetap dilakukan kendati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengirimkan surat perpanjangan penugasan Endar di KPK pada 29 Maret 2023. Sebagian pihak menduga pencopotan Endar ini terjadi lantaran sikapnya yang menolak memaksakan menaikkan penanganan kasus Formula E ke penyidikan karena dianggap kurang bukti.
Yudi Purnomo mengatakan mengapresiasi kerja penyelidik yang tetap menuntaskan kasus ini kendati tengah terjadi konflik internal di KPK. Dia menduga penyelidik ingin menunjukkan kepada pimpinan bahwa Endar memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
“Buktinya kasus yang ketika itu dipimpin Endar ini tuntas dengan OTT terhadap Bupati Meranti. Ini sekaligus tambahan bukti prestasi tidak terbantahkan Endar selaku Direktur Penyelidikan,” kata dia.
Peran Endar sangat sentral dalam operasi tangkap tangan
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini berujar peran Direktur Penyelidikan sangat sentral dalam mengarahkan dan melakukan manajemen terhadap satuan tugas penyelidikan yang sedang bekerja di lapangan maupun kantor KPK.
Dia menuturkan persiapan melakukan operasi tangkap tangan seperti yang dilakukan terhadap Bupati Meranti ini butuh waktu panjang mulai dari minggu hingga berbulan-bulan.
“Jadi kesuksesan OTT Bupati Meranti oleh Penyelidik KPK ini tidak lepas dari Peran Endar yang kini dicopot jabatannya oleh pimpinan KPK,” ujar dia.
25 Orang Diringkus, Pegawai BPK Riau Ikut Ditangkap
Bupati Meranti, Muhammad Adil, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 6 April 2023.
Dalam operasi itu KPK meringkus 25 orang. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, 25 orang tersebut terdiri dari Adil, dan sekretaris daerah (sekda), kepala dinas dan badan, kepala bidang, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
KPK juga menangkap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dalam operasi tangkap tangan tersebut. Bersama Adil, pemeriksa BPK itu ikut dibawa ke Gedung KPK, Jakarta Selatan
“Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya.
Adil diduga terlibat dalam kasus suap penyediaan jasa umrah dan pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan di Pemkab Kepaluauan Meranti. KPK menduga ada pemotongan hingga 10 persen.
Pernyataan Kontroversial Adil: Sebut Kemenkeu Berisikan Iblis
Sebelumnya, Adil pernah viral lantaran menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu berisi iblis.
Adil menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan yang dihadiri salah satu Dirjen Kemenkeu, akhir tahun lalu. Ia mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Bupati Meranti tersebut yang tidak puas meledak hingga menyebut Kemenkeu isinya iblis. Ia meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi menyentuh minyak bumi di Meranti, sebab daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.
Bupati Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan dana bagi hasil (DBH) Kepulauan Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik hingga USD 100 per barel.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” ujar Bupati Adil kala itu.
Pernah Ancam Pindah Negara
Dulu, M Adil pernah mengancam wilayah Meranti akan bergabung dengan negara lain gara-gara kisruh dana bagi hasil (DBH) minyak bumi.
Ancaman itu disampaikan Adil saat bicara soal pembagian dana bagi hasil minyak ke Meranti. Dia menyampaikan protes ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam rapat koordinasi nasional terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada 2022.
Saat protes itulah dia bicara soal angkat senjata dan Meranti pindah ke negara tetangga. Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH Meranti tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil dikutip dari detik.com.
Kena OTT KPK
Terbaru, Bupati Meranti M Adil kena OTT pada Kamis (6/4) malam. KPK juga mengamankan sejumlah pihak bersama Bupati Meranti.
“KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,” ujar Ali Fikri.
“Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya Bupati,” imbuhnya.
Selain itu, Ali mengatakan ada uang yang diamankan dalam OTT tersebut. Ali belum menjelaskan detail konstruksi perkara yang membuat Adil ditangkap.
Para pihak yang diamankan KPK saat ini berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Meranti Muhammad Adi dkk.(isa)
